Heboh Space X di IKN, Rizal Ramli: Rakyat Antre Minyak Goreng Murah!
saat ini masyarakat masih dipusingkan dengan minyak goreng, namun pemerintah malah memikirkan mengenai IKN baru

SIAPGRAK.COM Ekonom Senior Rizal Ramli menyindir rencana pemerintah terkait pembangunan dan perpindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan Timur.

Dimana sebelumnya Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyebutkan bahwa CEO SpaceX Elon Musk diharapkan dapat menjadi IKN baru dijadikan tempat peluncuran pesawat terbang mereka.

Rizal Ramli pun menyindir saat ini masyarakat masih dipusingkan dengan minyak goreng, namun pemerintah malah memikirkan mengenai IKN baru tersebut.

" Paradoks Indonesia: Menteri ngomongin Elon Musk & SpaceX di ibukota baru; rakyat antri minyak goreng murah," tutur Rizal Ramli di akun Twitternya, Sabtu (22/1/2022).

Seperti diketahui, Suharso Monoarfa mengungkap bahwa terdapat permintaan khusus untuk pendirian situs peluncuran pesawat SpaceX di lokasi Ibu Kota Negara (IKN) baru di Kalimantan Timur.

Hal itu disampaikan Suharso pada saat rapat panja dengan DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (13/1/2022).

Ia mengatakan terdapat dua lokasi di Indonesia yang dilirik oleh Space Exploration Technologies Corporation (SpaceX), selain Biak.

" Mereka (SpaceX) meminta di Indonesia, salah satu titiknya yaitu di IKN selain Biak, untuk tempat peluncuran pesawat terbang dengan kecepatan luar biasa," jelas Suharso yang hadir sebagai perwakilan dari pemerintah.

Suharso menyebut pesawat SpaceX milik miliarder Amerika Serikat (AS) Elon Musk itu bisa bertransportasi dari Indonesia ke AS paling cepat 90 menit.

" Jadi dari Indonesia ke Amerika Serikat itu mungkin cuma 1,5 jam atau 2 jam," tambahnya.

Adapun hal ini merupakan salah satu bagian dari rujukan teknis yang dilepaskan dari masterplan atau rencana induk IKN. Suharso mengatakan pelepasan rujukan teknis dari masterplan ditujukan agar nantinya rujukan tersebut bisa selalu adaptif terhadap perkembangan baru. Utamanya, yang berkaitan dengan teknologi.

Sekadar informasi, sidang paripurna DPR RI pada Hari Selasa, 18 Januari 2022, secara resmi menyetujui Rancangan Undang-undang Ibu Kota Negara menjadi Undang-undang (UU) IKN. Dengan disahkannya RUU tersebut, maka rencana pemindahan ibu kota ke Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, menjadi kenyataan.

Keberadaan UU ini akan membuat pemerintahan selanjutnya wajib meneruskan langkah pemindahan IKN ke Kalimantan Timur. Artinya, mulai 2024 dan seterusnya, pemerintah wajib menanggung dan menjalankan keputusan Presiden saat ini, Joko Widodo (Jokowi).

Yang selanjutnya perlu kita cermati adalah kebutuhan dana untuk pembangunan infrastruktur dan kesiapan Penajam Paser Utara ini menjadi ibu kota negara. Situs ikn.go.id pada Selasa Tanggal 18 Januari 2022 menampilkan angka kebutuhan dana senilai Rp375,7 triliun.

Rinciannya Rp252,5 triliun bersumber dari APBN, kemudian Rp123,2 triliun berasal dari kerjasama pemerintah dan badan usaha (KPBU), swasta dan BUMN.[]