(Muhammad Idris/KOMPAS.COM)
(Muhammad Idris/KOMPAS.COM)

(Muhammad Idris/KOMPAS.COM)
Geger akibat emak-emak berebut menemukan harga minyak goreng sawit murah, meskipun naik beberapa puluh rupiah, menjadikan Pemerintah kebakaran jenggot.

Sebab, protes emak-emak itu jadi meluas dan umpan kegiatan kelompok politik dan organisasi-organisasi massa.

Terutama yang tak senang Pemerintahan sekarang. Presiden Jokowi pun harus memenuhi tuntutan emak-emak. Terutama mendekati Lebaran Idulfitri. Maklum, emak-emak sedang menghimpun duit untuk mudik atau beli pakaian baru.

Sampaipun Ketum PDIP Megawati Sukarnoputri menyindir: "mengeluh harga minyak goreng tinggi, tapi beli baju baru kok bisa."

Akhirnya Presiden melarang ekspor minyak sawit. Korban pidana petinggi pertama Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kem. Perdagangan berikut beberapa stafnya dan eksportir minyak sawit penyuap ijin ekspor (gelap). Para pengusaha besar kebun/pabrik dan eksportir CPO bukanlah orang-orang yang bisa menerima keputusan begitu saja.

Masih ada "peluru ampuh" membalas larangan ekspor CPO(crude palm oil) yang semula memberi keuntungan besar. Kalau produknya hanya untuk pasar dalam negeri dengan harga ditetapkan rendah oleh Pemerintah, mereka beralasan hasil perkebunan sawit masing-masing (warganegara kita maupun asal luar negeri, terutama asal Malaysia) sudah mencukupi.

Berarti, semula juga menampung produk-produk dari para "petani sawit" , kini ditolaknya. Ganti sekarang yang bergabung yang menyebut dirinya "petani sawit",-- punya lahan perkebunan tapi tak punya pabrik pengolahan minyak sawit sendiri,-- berdemo pada Pemerintah. Beramai-ramai berdatangan dari Sumatera, Kalimantan dan lain-lain daerah ke Jakarta.

Lagi-lagi Presiden harus juga menuruti mereka. Dasarnya, justru mereka adalah terdiri dari pekebun, meskipun tidak sedikit selaku pengusaha kelas menengah, cuma takpunya pabrik pengolahan minyak-sawit sendiri.

Dengan pemikiran bahwa keberadaan jumlah minyak sawit untuk dalam negeri berikut harga murah yang ditetapkannya, Presiden Jokowi harus menarik kembali larangan ekspor CPO kita . Mulai Senin 23 Mei ini. ekspor minyak sawit diijinkan kembali..

Tentu dengan harapan (atau syarat), perusahaan-perusahaan raksasa pemilik pabrik-pabrik pengolahan sawit harus kembali menampung produk kelapa-sawit dari mereka yang menyebut dirinya "petani sawit".

Memperhatikan main kucing-kucingan urusan minyak goreng sawit, bisa kita perkirakan dasar sebab-musababnya..

Pertama; dikarenakan harga dipasaran luarnegeri CPO naik, para produsen raksasa CPO otomatis memburu keuntungan besar mengarahkan pemasarannya keluar negeri, dan pasaran dalam negeri dikurangi serta dinaikkan harganya "diseimbangkan" harga sawit diluarnegeri.

Ketika dilarang jual ekspor, otomatis pendapatannya "jatuh", karena kalau hanya tergantung pasar dalam negeri, tidak banyak untungnya.

Karenanya, "beban kerugian" itu dijatuhkan ke petani-sawit dengan mengurangi atau menghentikan samasekali pembelian produk mereka. Alasannya, dari perkebunannya sendiri sudah mencukupi.

Kedua; kebanyakan rakyat terbiasa dengan harga yang rendah. Terutama para ibu rumah tangga, pengusaha rumah makan dan catering. Masyarakat sendiri sudah meningkat selera dan kebutuhannya dalam makanan dan kebutuhan sehari-hari, sehingga yang dulunya tidak dikenal, kini minyak-goreng harus berasal dari kelapa sawit.

Sehingga pengurangan produknya didalam negeri serta harganya dinaikkan, mengguncangkan pasaran dalam negeri, Terutama bagi konsumen utama yang menggunakan sawit sebagai bahan pokok kebutuhan makanan-olahan yang diperdagangkan. Jadi, yang tahu dan bisa dilakukannya adalah menuntut Pemerintah untuk menstabilkan lagi keberadaan dan harga minyak-sawit.

Mereka tahu (dan ada juga yang sengaja mendorong demi kepentingan politis) dengan atasnama "rakyat jelata" menuntut Pemerintah yang memang peka terhadap hal-hal demikian.

Ketiga; dilahan-lahan dulunya hutan belantara di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Maluku dan lain-lain yang dibabat (terbanyak secara liar/pembalakan) untuk dijadikan perkebunan sawit, namun pekebunnya menggantungkan pendapatannya dari produknya kalau dibeli oleh pabrik-pabrik pengolahan minyak sawit, dengan mudah dijadikan "senjata" oleh pengusaha-pengusaha raksasa karena porduknya tak terbeli.

Merasa juga jadi "rakyat jelata", lalu berdemo. Ataupun memang ada dorongan dari yang gede-gede untuk berdemo.

Bagaikan menghadapi 'buah simalakama', Pemerintah menghadapi tiga unsur yang saling bersilangan kepentingan. Pemerintahan sebelumnya takada yang menghadapi kasus seperti sekarang. Sawit jadi komoditas primadona makanan dan industri pangan.

Pengusaha-pengusaha raksasa yang dahulu bisa "main" dengan para penguasa dulu, kini masih bisa main dengan menggunakan produk mereka: minyak sawit yang licin.

Penulis : Amak Syariffudin