HEBOH! Korupsi Dana Covid-19 Pemkab Bolmong di Masa Kepemimpinan Yasti Soepredjo Mencuat

SIAPGRAK.COM- Anggaran penanganan dampak ekonomi Covid-19 senilai kurang lebih Rp 98 miliar di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bolaang Mongondow (Bolmong), Sulawesi Utara (Sulut), tahun 2020, di masa kepemimpinan bupati Yasti Supredjo kuat dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi.

Kejaksaan Negeri (Kejari) Kotamobagu, melalui Kasie Intel Meydi Wensen SH, saat dikonfirmasi, Kamis (23/6/22) membenarkan adanya informasi tersebut. Namun pihak kejaksaan masih akan mendalami informasi dan data-datanya.

Untuk itu, pihak kejaksaan Negeri Kotamobagu direncanakan dalam waktu dekat akan memanggil sejumlah pihak yang terkait untuk dimintakan klarifikasi terkait informasi tersebut.

“Iya, kami menerima informasi dugaan penyalahgunaan anggaran penanggulangan dampak ekonomi pandemi Covid 19 di Pemkab Bolmong. Untuk itu kami akan mendalami dan melakukan pemanggilan kepada sejumlah pihak terkait dalam waktu dekat ini,” ujar Meydi Wensen SH.

Dari informasi yang berhasil dirangkum manadopost.id, sumber di dalam lingkup Pemkab Bolmong menyebutkan, modus terkait dugaan tindak pidana korupsi dana penanganan dampak ekonomi Covid-19 pada Dinas Ketahanan Pangan (DKP) tahun anggaran 2020 yakni mark-up dan manipulasi anggaran pada pengadaan masker dan pengadaan beras bantuan yang berkerja sama dengan pihak ketiga. Selain itu ada beberapa item lain juga sudah menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Dana Covid 19 tahun 2020 dengan nilai kurang lebih Rp 98 miliar kuat dugaan telah terjadi tindak pidana korupsi. Hal ini juga telah menjadi temuan pada pemeriksaan keuangan dari BPK. Adapun dugaan modus operandinya melalui pihak ketiga melakukan pengadaan beras bantuan bagi masyarakat dengan anggaran yang selisih berbeda dengan patokan harga beras dalam anggaran yang telah ditetapkan. Selisihnya sampai Rp 5 ribu per kilogram. Adapun modus lain juga nampak pada anggaran pengadaan masker yang diduga telah di mark-up. Diketahui pengadaan masker tersebut mencapai nilai kurang lebih Rp 3 miliar,” ungkap sumber yang meminta namanya disimpan.

Sekedar informasi, tindakan korupsi pada dana Covid-19 para pelaku bisa dikenakan pasal 2 dan/atau 3 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55, pasal 56 KUHP. Dengan ancaman hukumannya pidana mati (pasal pemberatan karena perbuatan dilakukan saat bencana non-alam), penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan/atau denda paling sedikit Rp 200 juta dan paling banyak Rp 1 miliar. (Buyung Potabuga/chan)